anggota komisi v dpr ri hetifah sjaifudian menyatakan prihatin pada banyaknya proyek di kalimantan timur yang terhambat masalah kepemilikan lahan, makanya dana dan dikucurkan pemerintah pusat dengan apbn terancam ditarik.
memang banyak permasalahan status tanah di kaltim yang menghambat penyaluran dana apbn, salah satunya anggaran senilai rp277 miliar untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (pltu) di kota tarakan, ujar hetifah, dan juga anggota dpr asal daerah pemilihan kaltim, pada samarinda, jumat.
apabila di tahun anggaran 2013 masalah lahan di tujuan pltu tidak bisa dituntaskan dengan pemkot tarakan, lanjutnya, dengan demikian dana dan senilai rp277 miliar itu mampu ditarik dulu ke pusat.
menurutnya, pembangunan pltu itu adalah proyek dengan pendanaan tahun jamak (multi years) yang tidak mudah memperjuangkannya dengan dana apbn.
Informasi Lainnya:
- Persiapan sebelum menikah
- Bagaiman promosi melalui iklan
- Tips dalam beriklan
- Memprsiapkan acara pernikahan
apabila pendanaan itu dibatalkan pemerintah pusat, maka agar membelinya kembali dipastikan memerlukan masa beberapa tahun lagi oleh karenanya keuntungan ini sangat disayangkan.
untuk tersebut, dia harapkan agar pihak tenntang dalam pemkot tarakan serius menuntaskan permasalahan lahan itu. keuntungan ini bertujuan untuk perjuangan lama agar mencari dana dari apbn dapat terserap optimal.
dikatakannya, pilihan kota modern dalam kaltim dan ekonominya tergantung selama industri serta jasa seperti tarakan, samarinda, balikpapan, dan bontang, idealnya mempunyai dua sumber energi listrik untuk memiliki alternatif bila Salah satu pembangkit mengalami kerusakan.
di kaltim, kata hetifah, masih sangat tergantung di pltd. jangankan mempunyai dua sumber energi, mencukupi kebutuhan penduduk saja masih susah, apalagi untuk keperluan industri baik kecil maupun menengah, katanya.
untuk tersebut, katanya, saat ada proyek pembangunan pltu ataupun pembangkit listrik disamping tenaga diesel, seharusnya pemerintah daerah pro aktif supaya untuk proyek untuk alternatif pembangkit listrik tersebut bisa berjalan lancar.
menurutnya, kasus proyek dalam kaltim yang didanai apbn dan tak mampu direalisasikan akibat hambatan lahan, jumlahnya sangat banyak dan tersebar hampir selama seluruh kabupaten dan kota, termasuk dalam kawasan perbatasan, semisal pembangunan embung dalam sebatik serta nunukan, pembangunan waduk marangkayu pada kukar, serta proyek penanggulangan banjir pada samarinda.
pembangunan properti terhadap warga miskin selama nunukan, malinau, juga kutai barat juga tak terserap dananya sebab penentu lahan.
misalnya, ujarnya, pembangunan rumah pantas huni terhadap penduduk miskin pada kawasan perbatasan dan terkendala karena tak keberadaan surat bukti kepemilikan atas tanah dan didiami penduduk tersebut.
terkait dengan banyaknya proyek dan terhambat karena masalah lahan tersebut, hetifah harapkan agar kepala daerah berbicara segera melalui penduduk pada membebaskan lahan.
dia juga menyatakan heran atas masalah lahan tersebut sebab di mana saja mengembangkan dalam kaltim, selalu muncul yang dituntut ganti rugi yang kadang-kadang terasa banyak oknum yang mau mengikuti keuntungan berlebihan daripada proyek pembangunan dan sesungguhnya agar masyarakat tersebut.