ketua presidium korps alumni himpunan mahasiswa islam (kahmi) mahfud md berpendapat kiranya pemerintah perlu menggandeng perusahaan jasa tenaga kerja indonesia (pjtki) di membuat kebijakan-kebijakan dan menyangkut persoalan pekerja migran.
saya pikir pjtki merupakan mitra dan tepat diajak berbicara dalam merumuskan kebijakan-kebijakan supaya urusan pekerja migran sebab mereka dan benar-benar kenal keadaan pada lapangan, mulai daripada berangkat sampai hingga di luar negeri, kata mahfud di jakarta, jumat.
dia mengemukakan hal itu dalan forum silaturahmi ketua publik dpp asosiasi perusahaan jasa tenaga kerja indonesia (apjati) melalui koordinator presidium majelis nasional kahmi yang bertajuk menyebabkan kebijakan pemerintah ke arah cuaca upaya-upaya yang kondusif terhadap jasa penempatan tki ke luar negeri.
menurut mahfud, pemerintah seharusnya mencari pjtki adalah pihak daripada proses pelayanan serta perlindungan terhadap para pekerja migran.
Informasi Lainnya:
oleh karena itu, kata dia, arah kebijakan pemerintah menyangkut persoalan pekerja migran haruslah menjalankan bisnis serta akses dan luas bagi keterlibatan pjtki melalui lokasi memperbaiki nilai sistem supaya pekerja migran, mulai daripada perekrutan, studi dan pelatihan, perlindungan pada selama luar negeri, sampai dengan pemulangan.
maka pjtki mesti benar-benar untuk mitra dalam semua proses kebijakan, bukan dibuat objek, katanya.
mantan ketua mahkamah konstitusi (mk) tersebut menilai kiranya dalam ini nilai kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai penempatan serta perlindungan bagi pekerja migran masih belum maksimal sehingga baru belum mampu diaplikasikan di penanganan masalah-masalah pekerja migran.
pernyataan tersebut dia sampaikan sebagai tanggapan atas keluhan dari bagian apjati yang merasa bahwa pemerintah belum benar-benar menjadikan pjtki untuk mitra pada mencari kebijakan, padahal pjtki adalah bagian dan paling berperan dalam lapangan di menangani pekerja migran.
kami ini kurang dilibatkan selama pembuatan kebijakan oleh pemerintah padahal kami dan adalah pelaksana selama lapangan. seharusnya kami menjadi partner pemerintah, kata sekjen apjati idris zaini.
kami harap banyak kebijakan yang menggandeng pjtki sebagai partner pemerintah. jangan kalau banyak kesuksesan juga prestasi pemerintah yang melayani, tapi kalau banyak masalah dengan pekerja migran, pjtki dikambinghitamkan, lanjutnya.
dia menambahkan kiranya bagian pjtki sesungguhnya kerap berhasil melaksanakan masalah-masalah kaum pekerja migran selama luar negeri, tergolong angka hukum dengan pendekatan informal, dimana cara itu dinilai lebih efektif dibandingkan cara dan ditempuh pemerintah.
posisi tawar pemerintah kita tersebut lemah di luar negeri sehingga cenderung sulit supaya melindungi kaum pekerja migran, ujar idris.
pada pertemuan tersebut, mahfud md berjanji terhadap apjati supaya menyampaikan masukan itu pada pemerintah untuk dilakukan pembahasan guna menciptakan kebijakan dan bisa mendorong cuaca upaya-upaya yang kondusif terhadap jasa penempatan tki ke luar negeri.
pada pertemuan berikutnya, setelah berbagai input ini aku berbagi terhadap pemerintah, kta ingin membahas lagi untuk membeli kenal apakah sudah pas ataupun baru ada yang usah diperbaiki, ujar mahfud.